STUDI FILSAFAT EKONOMI ISLAM: ANALISIS PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DALAM EKONOMI

 


Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam: Perspektif Filsafat dan Praktik

Dalam kehidupan ekonomi modern, peran pemerintah sering diperdebatkan: sejauh mana negara boleh ikut campur dalam aktivitas ekonomi masyarakat? Terlalu dominan bisa mengekang kebebasan pasar, tetapi jika terlalu lepas justru membuka ruang ketimpangan dan ketidakadilan.

Islam menawarkan pendekatan yang unik dan moderat. Melalui filsafat ekonomi Islam, pemerintah tidak diposisikan sebagai penguasa absolut ekonomi, tetapi sebagai penjaga keadilan, pengawas pasar, dan pengelola kesejahteraan umat. Inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini

Filsafat Ekonomi Islam: Landasan Peran Negara

Filsafat ekonomi Islam dibangun di atas hubungan tiga unsur utama:
manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Dari relasi ini lahir prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti tauhid, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, kebebasan yang bertanggung jawab, serta akhlak.

Berbeda dengan kapitalisme yang meminimalkan peran negara dan sosialisme yang sangat menekankan kontrol negara, ekonomi Islam mengambil jalan tengah. Negara hadir bukan untuk memonopoli ekonomi, tetapi untuk memastikan tidak ada kezaliman, eksploitasi, dan distorsi pasar.

Mengapa Pemerintah Tetap Dibutuhkan dalam Ekonomi?

Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa peran pemerintah, aktivitas ekonomi rawan mengalami kekacauan. Sengketa harga, penimbunan barang, kecurangan, hingga ketimpangan distribusi kekayaan tidak akan bisa diselesaikan secara alami oleh mekanisme pasar semata.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemerintah berfungsi sebagai:

  • penjaga stabilitas ekonomi,

  • pelindung kelompok lemah,

  • serta pengarah agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai nilai-nilai syariah

Tiga Pilar Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam

Penelitian ini menyoroti tiga institusi utama yang menjadi instrumen negara dalam mengelola perekonomian umat.

1. Al-Hisbah: Pengawas Pasar dan Moral Ekonomi

Al-hisbah adalah lembaga pengawasan yang bertugas menjaga agar aktivitas pasar berjalan jujur dan adil. Fungsi utamanya meliputi:

  • mengawasi timbangan dan harga,

  • mencegah penipuan dan kecurangan,

  • memberantas praktik riba, penimbunan, dan spekulasi,

  • serta memastikan etika bisnis dijalankan.

Pada masa Nabi Muhammad ﷺ, fungsi hisbah bahkan dijalankan langsung oleh beliau dengan melakukan inspeksi pasar. Dalam konteks modern, peran ini dapat diadaptasi melalui lembaga pengawas pasar, badan halal, dan otoritas keuangan syariah

2. Wilayah Al-Mazalim: Penegak Keadilan bagi Rakyat

Wilayah al-mazalim berfungsi sebagai lembaga peradilan khusus untuk menangani kezaliman penguasa atau pejabat negara terhadap rakyat. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, penguasa tidak kebal hukum.

Lembaga ini bertugas:

  • menyelesaikan sengketa antara rakyat dan negara,

  • mengadili penyalahgunaan kekuasaan,

  • serta menjamin hak-hak masyarakat terlindungi.

Konsep ini relevan dengan sistem peradilan modern, terutama lembaga peradilan tinggi dan mekanisme pengawasan kekuasaan agar tidak terjadi abuse of power

3. Baitul Maal: Pengelola Keuangan dan Kesejahteraan Umat

Baitul maal merupakan institusi keuangan publik dalam Islam yang berfungsi mengelola:

  • zakat,

  • infak,

  • sedekah,

  • harta negara,

  • dan sumber penerimaan lainnya.

Dana ini digunakan untuk kepentingan umat, seperti membantu fakir miskin, membiayai layanan publik, dan mendukung aktivitas ekonomi produktif. Dalam konteks Indonesia, peran ini sebagian dijalankan oleh lembaga seperti BAZNAS dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang fokus pada pemberdayaan ekonomi mikro

Relevansi Ekonomi Islam di Era Modern

Penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan konsep utopis atau nostalgia masa lalu. Justru, ia menawarkan kerangka filosofis dan praktis untuk menjawab persoalan ekonomi modern seperti kemiskinan, ketimpangan, dan krisis moral dalam ekonomi.

Dengan peran pemerintah yang proporsional—tidak otoriter, tetapi juga tidak pasif—ekonomi Islam diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat, atau dalam istilah Al-Qur’an: baldatun ṭayyibatun wa rabbun ghafūr.

Peran pemerintah dalam ekonomi Islam bukan sekadar pengatur kebijakan, tetapi penjaga nilai. Melalui al-hisbah, al-mazalim, dan baitul maal, negara hadir untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan bermoral.

Artikel ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bahwa solusi ekonomi tidak selalu harus datang dari sistem yang ekstrem. Islam menawarkan jalan tengah yang berimbang antara kebebasan pasar dan tanggung jawab sosial.

selengkapnya di: ‪Muhammad Rasyid Ridlo‬ - ‪Google Scholar‬

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Inti Sari Risalah Islam Berkemajuan

Image
  Risalah Islam Berkemajuan Keputusan Muktamar Ke-48 Muhammadiyah Tahun 2022   Muktamar ke-48 Muhammadiyah menghasilkan keputusan tentang “Risalah Islam Berkemajuan”. Konsep dan pemikiran tentang “Islam Berkemajuan”, sejatinya bukan hal baru dalam Muhammdiyah. Pertama, secara substantif dan peristilahan, konsep Islam Berkemajuan memiliki rujukan kesejarahan pada pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dan pemikiran resmi Muhammadiyah sesudahnya, yang memperkenalkan kata “kemajuan”, “memajukan”, dan “berkemajuan”. Kedua, pokok-pokok pemikiran “Islam Berkemajuan” secara lebih sistematik dirumuskan dalam Muktamar ke-46 Muhammadiyah tahun 2010 di Yogyakarta sebagai bagian dari “Pernyataan Muhammadiyah Abad Kedua”.   Part 1: Karakteristik Islam Berkemajuan 1.      Berlandaskan pada Tauhid (al-Mabni ‘ala al-Tauhid). Bertauhid harus diwujudkan dalam bentuk perjuangan untuk membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan dan penghisapan antarmanusia, be...
Read more

IDEOLOGI

Image
  ·        Pengertian Ideologi Ada banyak definisi Ideologi yang dapat dijadikan rujukan dalam memahami arti Ideologi. Dari yang paling umum seperti definisi Destutt de Tracy yaitu Idéo berarti gagasan. dan Logie berarti Logika dan Rasio; Kemudian ke A. S. Hornby yang mendefinisikan Ideologi keranah praksis yang lebih kongkret yaitu sebagai seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi serta politik yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang; Ali Shariati memunculkan perspektif lain mengenai Ideologi yaitu Ideo= pemikiran, khayalan, konsep, keyakinan, dan sebagainya. Logi= logika, ilmu, atau pengetahuan. Yang berarti Ideologi adalah seperangkat keyakinan dalam hidup individual maupun bermasyarakat; dan dipertegas oleh Frans Magnis Suseno yang menyatakan bahwa keseluruhan sistem berfikir atau sikap dasar rohaniah sebuah gerakan kelompok sosial serta individu. Kendati demikian ada sebuah definisi Ideologi yang cukup menarik dari...
Read more

TRIAS EKONOMIKA SYARIAH: PERAN INSTITUSI NEGARA DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI BERKEADILAN

Image
Di tengah-tengah realitas ketimpangan ekonomi global dan kegagalan sistem ekonomi konvensional menjawab tantangan kesejahteraan rakyat, pemikiran tentang alternatif sistem ekonomi berbasis nilai teologis mulai mendapatkan tempat. Salah satu yang kini semakin menarik perhatian adalah sistem ekonomi Islam, sebuah sistem yang memadukan dimensi etika dan prinsip keadilan kedalam praktik perekonomian. Negara memiliki fungsi sentral, tidak hanya sekadar sebagai regulator, tetapi juga sebagai eksekutor dan pelindung keadilan melalui instrumen institusional yang telah diwariskan sejak era Islam klasik . Tiga Pilar Institusional dalam Tata Ekonomi Syariah Ada tiga elemen institusi utama yang menggambarkan keterlibatan negara dalam praktik ekonomi Islam, yakni al-hisbah, al-mazalim, dan baitul maal. 1. Al-Hisbah: Menjaga Etika di Pasar Al-hisbah berperan sebagai lembaga kontrol sosial ekonomi yang bertugas memantau jalannya transaksi agar tetap sejalan dengan prinsip kejujuran dan ke...
Read more